Bagaimana Untuk: Bisnis Telco - Daerah Persiapan

Bisnis telekomunikasi telah tumbuh sangat pesat di Indonesia. Dengan luas negara serta jumlah penduduk yang beberapa kali lebih besar dari negara-negara di eropa, usaha telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa.

Seperti usaha pada umumnya, ada 2 hal yang wajib untuk dikuasai untuk memulai sebuah bisnis telekomunikasi yaitu penguasaan terhadap regulasi, dan penguasaan terhadap rencana keuangan. Bukan berarti mengabaikan hal-hal lain seperti hal teknis, pemasaran, psikologis, dll, karena sebenarnya dalam penguasaan aspek hukum dan keuangan, dibutuhkan berbagai pengetahuan tentang teknis, pemasaran, psikologis, dll.

Secara umum, regulasi membagi bisnis telco ke berbagai jenis kategori bisnis telco sebagai berikut:

Jenis Bisnis Telekomunikasi

Langkah pertama yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi bisnis apa yang akan dibangun dan jenis perijinan apa yang akan diaplikasikan. Hal ini diputuskan berdasarkan:
1. Persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi
2. Teknologi dan cara kerja dari teknologi yang akan digunakan,
3. Cakupan layanan dan target pelanggan yang akan dilayani,
4. Referensi jenis perijinan perusahaan lain yang sejenis,
5. Media yang digunakan dalam teknologi tersebut.

Sebagai informasi, jenis teknologi yang sama belum tentu sesuai dengan perijinan yang sama. Misalnya, sebuah bisnis internet, bisa dilayani dengan jenis perijinan ISP, dan bisa juga dengan jenis perijinan NAP, tergantung dari pelanggannya dan persyaratan yang bisa dipenuhi. Masing-masing jenis tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang dapat memberatkan dan meringankan bisnis. Untuk itu, mempelajari secara detail konsekuensi dari masing-masing jenis bisnis juga hal yang sangat penting. Secara detail, regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang bisnis telco, bisa didapatkan melalui situs ditjen postel

Dengan mempelajari berbagai konsekuensi dari perijinan tersebut, dapat disusun sebuah perencanaan keuangan yang komprehensif. FYI bahwa pada level tertentu biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi atas regulasi dalam sebuah perusahaan telco, bisa jadi sangat signifikan bagi perusahaan. Misalnya saja untuk penggunaan frekuensi berbayar, perusahaan telco harus membayar biaya yang cukup besar kepada pemerintah yang disebut Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP Frek) tergantung pada bandwidth serta power yang digunakan oleh frekuensi tersebut. Sebagai informasi juga, bahwa pada level tertentu, terdapat frekuensi yang tidak berdampak pada keuangan, misalnya saja frekuensi 2400 - 2483 MHz (tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Hal lain yang berkaitan dengan keuangan adalah adanya kewajiban Biaya Hak Penggunaan Telekomunikasi (BHP Tel), dan juga Kontribusi Universal Service Obligation (Kontribusi USO), yang besar seluruhnya mencapai 1,75% dari pendapatan kotor perusahaan.

Jika sudah menguasai kedua hal tersebut, bersiap-siaplah menuju garis awal pengurusan perijinan telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat.

Bagaimana urutan perijinan, cara memprosesnya dan peta kewenangan di Postel akan dibahas pada tulisan selanjutnya di Garis Awal.